Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani.
Namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Besaran organisasi perangkat daerah sekurangkurangnya mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan; kebutuhan daerah; cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas; luas wilayah kerja dan kondisi geografis; jumlah dan kepadatan penduduk; potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani; sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu, kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam.
Susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Sekretariat daerah dipimpin oleh sekretaris daerah. Sekretaris daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris DPRD. Sekretaris DPRD mempunyai tugas berikut.
a) Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD.
b) Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD.
c) Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
d) Menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Kepala dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.
Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah. Kepala badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah tersebut bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
Kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kelurahan dipimpin oleh lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari bupati/walikota. Sumber https://www.panduandapodik.id/
Selain sebagai media informasi pendidikan, kami juga berbagi artikel terkait bisnis.
Salam semangat buat seluruh Honorer, baik Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer, Tenaga Ahli Profesi maupun Diaspora. Bagi rekan-rekan sekalian yang gagal Lolos Seleksi Penerimaan CPNS 2018 tak perlu bersedih. Masih ada kesempatan Penerimaan Honorer Melalui PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).
Sumber Gambar : Onepoin.co.id
DPR dan Pemerintah telah sepakat mengangkat Guru Tenaga Honorer Kategori II untuk Menjadi PPPK Sebelum Maret 2019, untuk informasi selengkapnya silahkan simak informasi berikut ini.
Kita masih punya banyak kesempatan untuk mengabdi melalui Jalur PPPK (P3K), Pendaftaran PPPK segera dibuka.
Silahkan rekan sekalian siapkan berkas persyaratan pendaftaran PPPK, semoga kita semuanya berkesempatan untuk mengikuti seleksi PPPK di tahun 2019 mendatang.
Seiring dengan telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2019 mengenai Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, banyak pihak menyamakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Oleh karena itu, pada postingan kali ini admin akan membagikan informasi Perbedaan PNS dengan PPPK seperti yang dilansir melalui situs web 2 Tahapan Seleksi Agar Honorer Jadi PNS
2. Status PNS Tetap, PPPK Kontrak
Merujuk Pasal 7, PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai Pegawai Tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki Nomor Induk Pegawai secara Nasional.
Sedangkan, PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai Pegawai denga Perjanjian Kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-undang.
3. PNS Dapat Fasilitas, PPPK Tidak Pada BAB VI UU Nomor 5 Tahun 2014 menyebutkan perbedaan Hak dan Kewajiban PNS dengan PPPK: Pasal 21, menjelaskan PNS berhak memperoleh:
Gaji, tunjangan dan fasilitas;
Cuti;
Jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
Perlindungan; dan
Pengembangan kompetensi.
Sedangkan Pasal 22, menjelaskan PPPK berhak memperoleh:
Gaji, dan tunjangan;
Cuti;
Perlindungan; dan
Pengembangan Kompetensi
Pasal 24 menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai Hak PNS, PPPK dan Kewajiban Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, 22 dan 23 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
4. Masa Kerja PNS Sampai Pensiun, PPPK Hanya Setahun dan Bisa Diperpanjang
Batas usia pensiun PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf C:
58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi;
60 (enam puluh tahun) bagi Pejabat Pimpinan Tinggi);
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional.
Sedangkan masa kerja untuk PPPK diatur pada Pasal 98 yang menjelaskan:
Pengangkatan Calon PPPK ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian;
Masa Perjanjian Kerja paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kerja.
Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Badan Kepegawain Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, salah satu Perbedaan P3K atau PPPK dan PNS terletak pada masa kerja.
"Masa Kerja PPPK lebih fleksibel, " ujanya di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, beberapa waktu yang lalu.
Masa Perjanjian Kerja PPPK juga dijelaskan pada Pasal 37 PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
Masa hubungan Perjanian Kerja bagi PPPK paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kerja;
Perpanjangan hubungan Perjanjian Kerja sebagaiman dimaksud pada ayat (1) didasarkan apda pencapaian kerja, kesesuaian kompetensi dan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan PPPK;
Perpanjangan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (21 bagi JPT yang berasal dari kalangan Non-PNS mendapat persetujuan PPPK dan berkoordinasi dengan KASN;
Dalam hal perjanjian kerja PPPK diperpanjang sebagaiman dimaksud pada ayat (1), PPPK wajib menyampaikan tembusan surat keputusan perpanjangan perjanian kerja kepada Kepala BKN;
Perpanjangan hubungan Perjanjian Kerja bagi PPPK yang menduduki JPT Utama dan JPT Madya tertentu paling lama 5 tahun;
Ketentuan lebih lanjut mengenai masa hubugan perjanjian kerja bagi PPPK diatru dengan Peratuan Menteri;
5. Gaji dan Tunjangan PPPK Sesuai Ketentuan yang Berlaku bagi PNS
Penggajian dan tunjangan PNS diatur pada Pasal 79 yang berbunyi:
Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS;
Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan resiko pekerjaan;
Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dilakukan secara bertahap;
Gaji PNS yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara;
Gaji PNS yang bekerja pada pemerintahan daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Ketentuan lebih lanjut mengenai gaji, tunjangan kerja, dan fasilitas sebagaimana dimakusd dalam Pasal 79 dan Pasal 80 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Sedangkan, Penggajian PPPK diatur pada Pasal 101 yaitu:
Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PPPK;
Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab jabatan, dan resiko pekerjaan;
Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara untuk PPPK di Instansi Pusat dan anggaran pendapatan belanja daerah untuk PPPK di Instansi Daerah;
Selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPPK dapat menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penggajian dan tunjangan PPPK juga dijelaskan pada Pasal 37 PP Nomor 49 Tahun 2018 yang berbunyi:
PPPK diberikan gaji dan tunjangan;
Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
6. PNS Diberhentikan dengan Hormat Hingga Pensiun, PPPK Bisa Diberhentikan Secara Homrat jika jangka waktu perjanjian kerja berakhir
Ketentuan pemberhentian PNS diatu pada Pasal 87 UU Nomor 5 Tahun 2014 menyebutkan PNS diberhentikan dengan hormat karena:
Meninggal dunia;
Atas permintaan sendiri;
Mencapai batas usia pensiun;
Perampingan oraganisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini;
Tidak cakap jasmani dan / atau rohani sehingga tidak dapt menjalankan tugas dan kewajiban.
Sedangkan, Pasal 105 menyebutkan pemutusan hubungan kerjas bagi PPPK diaklukan dengan hormat karena;
Jangka waktu perjanjian kerja berakhir;
Meninggal Dunia;
Atas permintaan sendiri;
Perampingan oraganisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini;
Tidak cakap jasmani dan / atau rohani sehingga tidak dapt menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakai.
Jadwal, Mekanisme dan Syarat Rekrutmen PPPK
Mengenai jadwal penerimaan Pegawai Honorer sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 sudah ditetapkan pada awal Desember 2018. Dimana Pendaftaran ini tidak melalui sscn.bkn.go.id.
Peraturan yang telah diteken oleh Presiden RI ini memungkinkan masyarakat dapat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), meskipun bukan melalui Proses Rekrutemn Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Calon PPPK (CPPPK) dapat mengisi Jabatan Fungsional (JF) dan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) tertentu sesuai dengan kompetensi masing-masing.
Mengenai Syarat untuk bisa mengikuti Rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dapat....
Berdasarkan PP Nomor 49 Tahun 2018, Rekrutmen PPPK dapat diikuti oleh sulurh masayarakat, dengan batas usia minimal 20 tahun dan maksimal satu tahun sebelum batas usia pensiun untuk jabatan tertentu.
Menteri Pendayagunaan Apatur Sipil Negara (PAN RB) Syafruddin, mengatakan PPPK terbuka untuk seluruh Profesi Ahli, Tenaga Honorer serta Diaspora, untuk selengkapnya silahkan simak informasi berikut:
Selanjutnya, Deputi SDM Aparatur Kementerian PAN RB, Setiawan Wangsaatmaja mengungkapkan bahwa Rekrutmen PPPK menurut rencana akan dilakukan melalui dua fase rekrutmen, apa-apa saja dua fase tersebut,,, silahkan simak informasi berikut ini.
Dalam rangka mewujudkan harapan Indonesia sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dibutuhkan aparatur sipil negara yang profesional, higienis dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, bebas dari intervensi politik, serta bisa menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat;
Dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara masih belum mengacu pada perbadingan antara kompetensi & kualifikasi yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi & kualifikasi yang dikuasai calon dalam proses rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik; Serta sudah tidak sesuainya UU Keegawaian
ASN terdiri dari Profesi PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Penyelenggaraan ASN berdasarkan ASAS, PRINSIP, NILAI-NILAI DASAR,DAN KODE ETIK
ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat bangsa
Jabatan ASN terdiri dari: Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Eksekutif
Jabatan Fungsional akan diperbanyak, dan Jabatan Struktural akan dipersempit
ASN ( PNS dan PPPK) mempunyai hak dan kewajiban
Presiden pemegang kekuasaan pemerintahan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan Manajemen ASN. Presiden mendelegasikan sebagian kiprah tersebut kepada: Kementerian terkait, Komite ASN, LAN, dan BKN.
LAPORAN MAGANG ORIENTASI PEGAWAI BARU TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK NEGARA DI PUSDIKLAT KEKAYAAN NEGARA DAN PERIMBANGAN KEUANGAN DIAN MEILINDA 093010003729 PROGRAM ORIENTASI PEGAWAI BARU BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN TAHUN 2013 LEMBAR PENGESAHAN DAN PENILAIAN LAPORAN MAGANG ORIENTASI PEGAWAI BARU Pada hari ini tanggal 23 Bulan Desember Tahun 2013, Mengesahkan, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Nama Pembimbing : Adfuadi NIP. 196912181996031002 Jabatan : Kasubbag Tata Usaha, Kepegawaian dan Humas UNIT : Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan Menilai, DAFTAR ISI LEMBAR PENGESAHAN DAN PENILAIAN LAPORAN ii A. LATAR BELAKANG 1 B. IDENTIFIKASI MASALAH 1 C. ALTERNATIF PEMECAHAN MASALAH 4 DAFTAR PUSTAKA DAFTAR RIWAYAT HIDUP A. LATAR BELAKANG Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan mempunyai kiprah pokok untuk membina pendidikan, pelatihan, dan penataran keuangan negara di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan menurut kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). Unit ini juga menyelenggarakan fungsinya yang berupa perencanaan, penyusunan dan pengembangan program/ kurikulum, pengkajian, pelaksanaan, penilaian dan pelaporan pendidikan dan training di bidang kekayaan negara dan perimbangan keuangan, serta pelaksanaan urusan tata perjuangan dan rumah tangga pusat. Untuk menunjang pelaksanaan kiprah pokok dan fungsi tersebut, Pusdiklat KNPK membutuhkan barang-barang/ kemudahan yang pengadaannya dilakukan oleh pemerintah. Barang-barang ini selanjutnya disebut dengan BMN (barang milik negara). Barang Milik Negara ialah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. BMN dari perolehan lainnya yang ini mencakup barang yang berasal dari hibah/ sumbangan; dari pelaksanaan perjanjian/ kontrak; dari ketentuan undang-undang; serta diperoleh menurut putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan aturan tetap. Setelah diperoleh, BMN harus dikelola dengan sebaik mungkin biar penyelenggaraan acara pemerintahan tidak terganggu. Salah satu aspek dalam pengelolaan BMN ialah penatausahaan, yang dilakukan untuk menjamin tertib manajemen dan memudahkan dalam pelaporan serta pertanggungjawabannya. Di Pusdiklat KNPK, penatausahaan BMN dilakukan oleh Bidang Tata Usaha, tepatnya di Subbagian Rumah Tangga dan Pengelolaan Aset. Salah satu acara dalam penatausahaan yang dilakukan ialah sensus BMN. Dalam acara sensus BMN yang dilakukan pada tahun 2013 ini, terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh petugas verifikasi yang mengakibatkan acara sensus berjalan lebih usang dari yang seharusnya. Melihat hal tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat problem ini ke dalam laporan OJT yang berjudul “Tinjauan atas Penatausahaan Barang Milik Negara di Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan”. B. IDENTIFIKASI MASALAH Pengelolaan BMN merupakan serangkaian acara yang dimulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, hingga pada pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Salah satu ruang lingkup pengelolaan BMN yang krusial ialah penatausahaan. Dalam penatausahaan ini dilakukan sensus BMN sekurang-kurangnya lima tahun sekali. Sensus BMN dilakukan untuk mendata keberadaan, jumlah, nilai serta kondisi BMN yang ada di kantor-kantor instansi pemerintah. BMN yang dijadikan objek sensus ialah seluruh BMN kecuali persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan. BMN yang menjadi objek sensus dikelompokkan menjadi tiga, yaitu BMN dalam Daftar Barang Ruangan (DBR); dalam Kartu Identitas Barang (KIB); dan dalam Daftar Barang Lainnya (DBL). Seperti yang tercantum dalam Surat Edaran Nomor SE-35/MK.1/2012 ihwal Petunjuk Pelaksanaan Sensus Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan, mekanisme sensus BMN mencakup tiga tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap tindak lanjut. Tahap pelaksanaan dibagi lagi menjadi tahap identifikasi, tahap verifikasi, dan tahap pelaporan. Kegiatan sensus ini dilaksanakan oleh Petugas Pelaksana Sensus BMN, yaitu petugas verifikasi dan petugas administrasi/ operator Simak BMN yang telah ditunjuk. Namun dalam surat edaran tersebut terdapat pertentangan ihwal petugas yang melaksanakan mekanisme sensus, yaitu: a) Di dalam surat edaran halaman 4 ihwal tahap identifikasi barang dalam ruangan poin (10), penanggung jawab ruangan bertugas melaksanakan perekaman data hasil identifikasi BMN ke dalam aplikasi sensus BMN, mencetak kertas kerja sensus dan menandatanganinya serta menciptakan arsip data komputer (ADK) dari aplikasi sensus BMN. b) Sedangkan di halaman 5 di bawah poin b, tercantum bahwa proses sensus BMN tidak secara spesifik melibatkan pegawai pemakai BMN, melainkan diserahkan kepada pelaksana sensus BMN yang telah ditunjuk. Hal-hal yang harus dilakukan oleh pelaksana sensus adalah: (1) Identifikasi kondisi BMN, apakah baik, rusak ringan, atau rusak berat (2) Perekaman data dalam aplikasi sensus BMN (3) Membuat ADK dari aplikasi sensus BMN. Peraturan yang tidak konsisten ini mengakibatkan munculnya pemahaman yang berbeda. Apabila hanya melihat pada poin kedua, maka sanggup muncul anggapan bahwa urusan BMN ini hanya menjadi urusan petugas pelaksana sensus. Sedangkan dari sisi petugas sensus, dengan melihat pada poin pertama, maka urusan sensus BMN ini seharusnya menjadi urusan bersama. Selain itu, selama ini banyak pegawai yang beranggapan bahwa segala hal mengenai BMN ialah urusan bidang tata usaha. Padahal, pegawai di bidang-bidang lain juga mempunyai kewajiban terhadap BMN yang digunakannya. Masih dalam surat edaran yang sama menyerupai di atas, pada poin “Tahap Identifikasi barang dalam ruangan”, terdapat mekanisme yang harus dilakukan oleh pemakai barang, yaitu masing-masing pegawai mengidentifikasi BMN yang dikuasainya, dalam tiga aspek: (1) Identifikasi pertama mengenai kondisi BMN (baik, rusak ringan, atau rusak berat) (2) Identifikasi kedua ihwal ada/ tidaknya label pendaftaran BMN. (3) Identifikasi ketiga ihwal status BMN, apakah BMN tersebut berada dalam pengurusan individu pegawai yang bersangkutan atau tidak. Menurut pengamatan penulis, dalam sensus tahun 2013 ini para pegawai sudah melaksanakan poin pertama dan ketiga dari aspek di atas. Namun untuk poin kedua mengenai labelisasi BMN, hal ini belum diimplementasikan. Labelisasi BMN masih menjadi kewajiban petugas sensus. Dan alasannya ialah sensus ini dijadwalkan setiap lima tahun sekali, maka banyak hal yang terjadi selama lima tahun tersebut. Ada banyak BMN yang tidak berlabel, baik alasannya ialah hilang maupun terkelupas atau tidak terbaca lagi. Apabila semua acara labelisasi ini diserahkan kepada petugas sensus, maka sanggup terbayang berapa waktu yang tersita hanya untuk melekat label-label barang di barang milik pusdiklat yang jumlahnya mencapai ribuan. Kurangnya sinkronisasi pemahaman pegawai mengenai BMN menjadi hambatan tersendiri bagi petugas sensus alasannya ialah semua hal yang berkaitan dengan sensus harus dikerjakan sendiri oleh petugas sensus. Memang seharusnya ada dua petugas sensus ini, namun di Pusdiklat KNPK hanya ada satu petugas yang merangkap menjadi petugas verifikasi sekaligus petugas administrasi/ operator SimakBMN. Padahal beban kerja yang dilakukan dalam sensus BMN ini terbilang tidak sedikit, terlebih lagi apabila BMN yang dimiliki berjumlah ribuan. Memang sensus ini hanya dilakukan lima tahun sekali, namun tetap saja acara ini menyita banyak waktu dan tenaga. Kurangnya SDM di Pusdiklat KNPK, khususnya di bidang Tata Usaha menjadi penyebab dari problem ini. Beban kerja sensus BMN yang tidak sanggup dibagi menjadi penghambat proses penatausahaan BMN. Selain problem diatas, kontrol terhadap perpindahan BMN juga tidak ada sehingga banyak ditemukan barang-barang yang berpindah daerah tanpa adanya rekam jejak. Mungkin rekam jejak ini dirasa tidak terlalu penting alasannya ialah perpindahan barangnya masih berada dalam satu kantor, namun hal ini menjadi hambatan tersendiri ketika dilakukan penatausahaan BMN. BMN yang letaknya berubah, status keberadaannya dalam aplikasi juga harus diubah biar memudahkan dalam pencarian datanya ketika diperlukan. Selama ini, perpindahan barang hanya disampaikan secara lisan, namun tidak tercatat. C. ALTERNATIF PEMECAHAN MASALAH Penulis mengidentifikasi pemecahan problem untuk beberapa hambatan yang telah diungkapkan di atas, yaitu : 1) Perlu disampaikan anjuran biar dibentuk aturan yang lebih tegas mengenai mekanisme pelaksanaan sensus BMN, khususnya mengenai tugas-tugas pegawai selaku pemakai BMN, petugas penanggung jawab ruangan, serta petugas sensus BMN. 2) Perlunya suplemen pegawai di bidang Tata Usaha, khususnya Subbidang Rumah Tangga dan Pengelolaan Aset. 3) Perlunya penunjukan petugas verifikasi yang berbeda dengan petugas administrasi/ operator BMN biar beban kerja pelaksanaan sensus BMN sanggup dibagi dan tidak terlalu membebani. 4) Perlunya sosialisasi mengenai pengelolaan BMN kepada seluruh pegawai yang ada di lingkungan Pusdiklat KNPK. 5) Perlu adanya kontrol perpindahan barang berupa formulir isian perpindahan barang, baik itu perpindahan yang sifatnya sementara (peminjaman BMN) maupun perpindahan yang bersifat permanen. Agar memudahkan dan tidak terkesan berbelit-belit, formulir ini sanggup diletakkan di bersahabat pintu setiap ruangan dan akan diparaf oleh penanggung jawab ruangan setiap kali barang tersebut keluar/ masuk ruangan. DAFTAR PUSTAKA Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 ihwal Penatausahaan Barang Milik Negara ------------. Surat Edaran Nomor SE- 35/MK.1/2012 ihwal Petunjuk Pelaksanaan Sensus Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan DAFTAR RIWAYAT HIDUP Nama Lengkap : Dian Meilinda Tempat/ Tanggal Lahir : Pasuruan/ 14 Mei 1991 Alamat : RT 5 RW 11 Gerbo – Purwodadi, Kab. Pasuruan, Jawa Timur 67163 No. HP : 085695417273 Alamat e-mail : dian.meilinda@gmail.com Riwayat Pendidikan : • SDN Gerbo IV • Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Lawang • Sekolah Menengan Atas Negeri 1 Lawang • DIII Kebendaharaan Negara STAN Karya Tulis yang Pernah Dibuat : • Esai “Optimalisasi Pengembangan Sumebr Daya Manusia Melalui Prinsip-Prinsip Art Of War Sebagai penunjang Reformasi Birokrasi” Prestasi yang pernah Diraih : • Juara 2 Lomba Esai Desain Birokrasi Grow: Government Reform, Observe and Watch! FOKMA – STAN 2012
Sumber https://2manfaat.blogspot.com/
Selain sebagai media informasi pendidikan, kami juga berbagi artikel terkait bisnis.
RPP K13 Kelas 6 revisi terbaru semester 2 tahun 2018_ Berikut ini kami sampaikan informasi mengenai RPP Kurikulum 2013 (K13) kelas 6 revisi terbaru semester 2 tahun 2018. Kami berharap informasi ini menjadi bahan referensi buat rekan-rekan guru semua untuk membuat atau mengembangkan RPP versi anda sendiri. RPP berikut ini terdiri dari beberapa tema baru dan pembelajaran berdasarkan buku baru kelas VI SD/MI di semester genap. Tema baru tersebut adalah sebagai berikut
Menuju Masyarakat Sehat
Kepemimpinan
Bumiku
Menjelajah Angkasa Luar
Berikut ini kami sampaikan contoh RPP K13 Kelas 6 Revisi terbaru semester 2 tahun 2018
Demikianlah informasi mengenai RPP K13 Kelas 6 revisi terbaru semester 2 tahun 2018. Bagi anda yang berminat mengunduh file RPP K13 Kelas 6 revisi terbaru semester 2 tahun 2018 sebagai bahan referensi bacaan atau referensi rujukan pembuatan RPP kelas 6 semester 2 tahun 2018, silahkan anda unduh file tersebut pada tautan berikut ini:
Ini pengumuman/info awal seputar jadwal, syarat dan cara daftar honorer 2019 lewat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK atau P3K), bukan CPNS.
Bagi Anda yang gagal jadi Pegawai Negeri Sipil atau PNS pada proses Penerimaan CPNS 2018, tak perlu bersedih. Masih ada kesempatan penerimaan honorer melalui P3K.
Anda masih punya kesempatan mengabdi menjadi ASN melalui jalur P3K. Kabar gembira, pendaftaran PPPK atau P3K segera dibuka.
Siapkan berkas persyaratan pendaftaran PPPK atau P3K Anda. Semoga Anda diterima.
Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara atau KemenPAN-RB membuka pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.
Seiring pengumuman penerimaan tersebut, banyak pihak menyamakan pegawai negeri sipil (PNS) dengan P3K atau PPPK.
Tapi sebenarnya keduanya banyak perbedaan.
Berikut perbedaan PNS dengan P3K dari status, gaji, fasilitas, masa kerja, serta jadwal, mekanisme, dan syarat rekruitmen PPPK.
Ini selengkapnya dikutip dari Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, serta berbagai sumber:
1. PNS Bukan PPPK, P3K Bukan PNS
Pasal 6 menyebutkan Pegawai ASN terdiri atas, PNS, dan PPPK. Pasal ini menjelaskan ASN terdiri dari dua jenis yakni PNS dan PPPK. Jadi PNS bukan PPPK, sebaliknya P3K bukan PNS.
Hal itu tercantum pada Pasal 99, pertama PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS.
Kedua, untuk diangkat menjadi calon PNS, PPPK harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Status PNS Tetap, P3K Kontrak
Merujuk Pasal 7, PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.
Sedangkan, PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang.
3. PNS dapat Fasilitas, PPPK Tidak
Pada BAB VI UU Nomor 5 Tahun 2014 menyebutkan perbedaan hak dan kewajiban PNS dengan P3K.
Pasal 21, PNS berhak memperoleh:
a. gaji, tunjangan, dan fasilitas; b. cuti; c. jaminan pensiun dan jaminan hari tua; d. perlindungan; dan e. pengembangan kompetensi.
Sedangkan Pasal 22, PPPK berhak memperoleh:
a. gaji dan tunjangan; b. cuti; c. perlindungan; dan d. pengembangan kompetensi.
Pasal 24 menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai hak PNS, hak PPPK, dan kewajiban Pegawai ASN sebagaimana dimaksud Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
4. Masa Kerja PNS sampai Pensiun, P3K Hanya Setahun & Bisa Diperpanjang
Batas usia pensiun PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c:
a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi. b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi. c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional.
Sedangkan, masa perjanjian Kerja PPPK diatur pada Pasal 98 yang menyebutkan:
a. Pengangkatan calon PPPK ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian. b. Masa perjanjian kerja paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan salah satu perbedaan P3K dan PNS terletak pada masa kerja.
"Masa kerja P3K lebih fleksibel," katanya di kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Masa perjanjian kerja PPPK juga dirinci pada Pasal 37 PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:
a. Masa Hubungan Perjanjian Kerja bagi PPPK paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.
b. Perpanjangan hubungan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan PPK
c. Perpanjangan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (21 bagi JPT yang berasal dari kalangan Non-PNS mendapat persetujuan PPK dan berkoordinasi dengan KASN.
d. Dalam hal perjanjian kerja PPPK diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK wajib menyampaikan tembusan surat keputusan perpanjangan perjanjian kerja kepada Kepala BKN.
e. Perpanjangan Hubungan Perjanjian Kerja bagi PPPK yang menduduki JPT Utama dan JPT Madya tertentu paling lama 5 (lima) tahun.
f. Ketentuan lebih lanjut mengenai masa hubungan perjanjian keda bagi PPPK diatur dengan peraturan Menteri.
5. Gaji dan tunjangan PPPK Sesuai Ketentuan yang Berlaku Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Penggajian dan tunjangan PNS diatur pada Pasal 79 yang berbunyi:
a. Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS.
b. Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggungjawab, dan resiko pekerjaan.
c. Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.
d. Gaji PNS yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.
e. Gaji PNS yang bekerja pada pemerintahan daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Pasal 80 menyebutkan:
a. Selain gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, PNS juga menerima tunjangan dan fasilitas.
b. Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan.
c. Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan sesuai pencapaian kinerja.
d. Tunjangan kemahalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan sesuai dengan tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing
e. Tunjangan PNS yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.
f. Tunjangan PNS yang bekerja pada pemerintahan daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah
Ketentuan lebih lanjut mengenai gaji, tunjangan kinerja, tunjangan kemahalan, dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan Pasal 80 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Sedangkan penggajian PPPK diatur pada Pasal 101 yakni:
a. Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PPPK.
b. Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab jabatan, dan resiko pekerjaan.
c. Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara untuk PPPK di Instansi Pusat dan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk PPPK di Instansi Daerah.
d. Selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPPK dapat menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penggajian dan tunjangan PPPK juga disebutkan pada Pasal 37 PP Nomor 49 Tahun 2018 yang berbunyi:
a. PPPK diberikan gaji dan tunjangan
b. Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
5. PNS diberhentikan dengan hormat hingga pensiun, PPPK bisa diberhentikan secara hormat jika jangka waktu perjanjian kerja berakhir
Ketentuan pemberhentian PNS diatur Pasal 87 UU Nomor 5 Tahun 2014 menyebutkan PNS diberhentikan dengan hormat karena:
a. meninggal dunia. b. atas permintaan sendiri. c. mencapai batas usia pensiun. d. perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.
Sedangkan, Pasal 105 menyebutkan pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat karena:
a. jangka waktu perjanjian kerja berakhir. b. meninggal dunia. c. atas permintaan sendiri. d. perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK. e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati.
Jadwal penerimaan pegawai honorer sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) pada awal Desember 2018 sudah ditetapkan.
Tak seperti CPNS 2018, pendaftaran ini juga tak melalui sscn.bkn.go.id
Peraturan yang diteken Presiden Joko Widodo ini memungkinkan masyarakat dapat menjadi aparatur sipil negara (ASN), meskipun bukan melalui proses rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS.
P3K dapat mengisi jabatan fungsional (JF) dan jabatan pimpinan tinggi (JPT) tertentu sesuai kompetensi masing-masing.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Syafruddin menyampaikan bahwa rekrutmen P3K dapat diikuti oleh seluruh masyarakat.
Berdasarkan informasi yang ada, batas usia minimal peserta P3K adalah 20 tahun dan maksimal satu tahun sebelum batas usia pensiun untuk jabatan tertentu.
“P3K terbuka untuk seluruh profesi ahli yang dibutuhkan secara nasional dan sangat berpeluang untuk tenaga honorer yang telah lama mengabdi, juga bagi para diaspora yang kehadirannya dalam birokrasi diharapkan dapat berkontribusi positif bagi Indonesia,” kata Syafruddin, seperti dikutip dari kompas.com, Kamis (20/12/2018).
Deputi SDM Aparatur Kementerian PAN RB, Setiawan Wangsaatmaja mengungkapkan bahwa rekrutmen P3K menurut rencana akan terbagi menjadi dua fase rekrutmen.
“Fase pertama dilaksanakan pada pekan keempat pada bulan Januari 2019,” ujar Setiawan. Sementara, fase kedua akan diselenggarakan setelah pemilihan umum yang akan berlangsung pada bulan April 2019.
Rekrutmen P3K juga akan dilakukan melalui seleksi, di mana terbagi menjadi dua tahap yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menjelaskan, teknis penyusunan kebutuhan P3K akan sama dengan teknis penyusunan kebutuhan calon pegawai negeri sipil (CPNS).
Nantinya, instansi mengusulkan kebutuhan formasi ke Kementerian PAN RB. Selanjutnya, BKN akan memberikan pertimbangan teknis terkait kebutuhan formasi tersebut.
“Kebutuhan formasi tersebut juga disesuaikan dengan ketersediaan alokasi belanja pegawai daerah yang tidak lebih dari 50 persen,” ujar Bima.
Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, setiap Warga Negara Indonesia (WNI) mempunyai kesempatan yang sama melamar menjadi PPPK untuk Jabatan Fungsional (JF) dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- Usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Tidak pernah dipidana penjara dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
- Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta.
- Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
- Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.
- Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan.
- Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar, dan
- Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
- Penyampaian semua persyaratan pelamaran sebagaimana dimaksud diterima paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi.
Sumber : http://banjarmasin.tribunnews.com/2018/12/23/
Pencarian terkait : Info Pendaftaran PPPK Jawa Tengah, Info Pendaftaran PPPK Jawa Timur, Info Pendaftaran PPPK Jawa Barat, Info Pendaftaran PPPK Yogyakarta Sumber https://qoooo17.blogspot.com/
Selain sebagai media informasi pendidikan, kami juga berbagi artikel terkait bisnis.
Sekarang ini saya akan membagikan Kisi-Kisi USBN Bahasa Arab MTs 2019. Seperti yang anda diketahui Bahasa Arab merupakan salah satu mapel wajib yang diujikan dalam USBN.
Maka sudah seharusnya para guru dan siswa memahami kisi-kisi yang ada dalam mata pelajaran ini. Adapun cuplikan Indikator Kompetensinya adalah sebagai berikut:
Menentukan informasi dari dialog Menentukan informasi dari wacana
Menentukan informasi tersurat dari wacana
Menerjemahkan kalimat Bahasa Arab
Melengkapi paragraf rumpang
Membuat pertanyaan dari jawaban
Menjelaskan informasi gambar
Menjelaskan perbedaan isi paragraf
Menentukan kalimat yang sesuai gambar
Menentukan kalimat sesuai gambar
Menentukan pertanyaan sesuai jawaban dengan tepat
Menjelaskan informasi gambar/tabel
Download Kisi-Kisi USBN Bahasa Arab MTs 2019
Silahkan unduh filenya pada link yang ada di bawah ini:
Demikianlah informasi mengenai Kisi-Kisi USBN Bahasa Arab MTs 2019 yang bisa kami sampaikan kepada anda semuanya. Sumber https://www.harianmadrasah.com/
Selain sebagai media informasi pendidikan, kami juga berbagi artikel terkait bisnis.
Syarat Pengajuan Guru Inpassing Terbaru 2019 - Bisa memperoleh Program Pemberian Keseteraan Jabatan dan Pangkat Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (Inpassing) adalah sebuah harapan yang selalu diidam-idamkan oleh para guru swasta di Indonesia. Agar bisa memperbaiki tingkat kesejahteraan mereka.
Mengingat,sampai saat ini kesejahteraan untuk para guru non PNS masih cukup minim. Sehingga dengan adanya program Inpassing diharapkan bisa membantu kesejahteraan sekaligus peningkatan kualitas akademik guru.
Apa itu Inpassing?
Progam Guru Inpassing adalah sebuah program yang bertujuan untuk penyetaraan jabatan antara guru Non PNS dengan Guru PNS yang dilihat dari kualifikasi akademik, masa kerja dan sertifikat pendidik tersebut.
Seluruh hal tersebut lalu diformulasikan dengan menggunakan angka kredit, jabatan dan juga pangkat yang akan disamakan dengan jabatan fungsional Guru PNS.
Sederhananya, usai Guru memperoleh Inpassing maka tunjangan yang didapatkannya per bulan sama dengan Guru Non PNS.
Gaji yang didapat tersebut, dibedakan berdasarkan Golongan masing-masing Guru. Dengan mengacu pada perhitungan dari angka kredit jabatan dan pangkat yang dipunyai Guru selama ia aktif mengajar.
Tujuan Inpassing
Program Guru Inpassing memiliki 3 tujuan utama, yaitu: Penetapan Inpassing berdasarkan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku Menjadi sebuah acuan untuk guru, pengelola pendidikan, penyelenggara pendidikan, tim penilai, maupun pihak lain yang memiliki kepentingan dan kewenangan dalam melakukan pengusulan dan pemprosesan penetapan angka kredit bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS) Menjadi acuan untuk GBPNS guna memenuhi kewajiban dan haknya yan terkait dengan pemberian tunjangan profesi
Kapan Program Guru Inpassing Diadakan?
Program Guru Inpassing selalu diadakan setiap tahun, hanya saja waktunya tidak tentu. Maka dari itu, para guru harus pro aktif mencari informasi mengenai pelaksanaan Program Inpassing Guru.
Tujuannya, supaya guru tersebut bisa mengetahui jadwal, syarat, serta mekanisme pelaksanaan Inpassing
Syarat Pengajuan Guru Inpassing Terbaru 2019
Adapun Syarat Pengajuan Guru Inpassing Terbaru 2019 adalah sebagai berikut:
Membuat Surat Pengantar dari Kepala Sekolah yang berisi bahwa guru tersebut benar-benar menjadi pengajar di sekolah tersebut. Surat ini resmi dan wajib ditanda tangani langsung oleh kepala sekolah bersangkutan, tidak boleh diwakilkan oleh siapapun.
Melampirkan NUPTK bisa berupa Fotokopi NUPTK atau lembar Padamu Negeri yang telah dicetak dan di situ tertulis jelas NUPTK anda. Bagi guru yang telah sertifikasi pasti memiliki NUPTK
Menyertakan Biodata diri yang formatnya bisa anda akses melalui website berikut ini http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id (untuk formatnya dapat disesuaikan)
SK pengangkatan sebagai Guru Tetap Yayasan yang dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
Fc Ijazah Minimal S1 yang dilegalisir oleh Kampus dengan nilai akreditasi minimal adalah B
SK Pembagian tugas mengajar selama 4 semester terakhir dan wajib dilegalisir oleh pihak Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat
Surat Keterangan dari kepala sekolah yang menerangkan bahwa guru yang mengajukan Inpassing mempunyai kinerja baik dan ditandatangani secara resmi oleh kepala sekolah
Untuk Guru yang menjabat di Sekolah maka harus melampirkan SK pengangkatan sebagai seorang Kepala sekolah, wakil kepala sekolah, Kepala Perpustakaan, Kepala Laboratorium dan Kepala Bengkel dan sebagainya
Fc Sertifikat Pendidik sesuai dengan bidang studinya (apabila ada)
Nomor Registrasi Guru (NRG) apabila ada
Demikianlah informasi mengenai Syarat Pengajuan Guru Inpassing Terbaru 2019 yang bisa kami sampaikpan kepada anda semuanya. Sumber https://www.panduandapodik.id/
Selain sebagai media informasi pendidikan, kami juga berbagi artikel terkait bisnis.
Salam semangat buat Guru-guru sekalian, postingan kali ini admin akan membahas seputar Pelaksanaan PPG Dalam Jabatan (Daljab) Tahun 2019. Semoga guru-guru sekalian termasuk dari sekian banyak guru yang sudah mengirimkan berkas dan lolos untuk mengikuti Pelaksanaan PPG Daljab 2019.
Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor: 22063/B.B4/65/2018 Perihal: Persiapan Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Tahun 2019. Ditjen GTK dan Kebudayaan akan melakukan Persiapan Penetapan Peserta PPG Dalam Jabatan untuk Pelaksanaan Tahun 2019.
Untuk penetapan peserta PPG Daljab 2019 ini dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu:
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) melakukan publikasi calon peserta PPG 2019 pada tanggal 1 Oktober 2018;
Guru melakukan pengiriman berkas ke Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, mulai pada tanggal 02-20 Oktober 2018;
Selanjutnya, Dinas Pendidikan Prov/Kab/Kota akan melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan administrasi, diawali dengan seleksi administrasi calon peserta PPG Daljab yang telah dinyatakan lolos seleksi akademik, pada tanggal 03-31 Oktober 2018;
Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) melakukan verifikasi dan validasi akhir berkas calon peserta pada tanggal 15 Oktober -16 November 2018;
Ditjen GTK menempatkan peserta ke LPTK pelaksana (tahap 1) pada tanggal 19-30 November 2018;
Guru yang ditetapkan mengikuti PPG Daljab Tahap 1 melakukan registrasi dan konfirmasi kesedian melalui laman sergur.id pada tanggal 03-08 Desember 2018;
Ditjen GTK menetapkan dan mengumumkan peserta PPG tahap 1 pada tanggal 13 Desember 2018;
LPMP mengirimkan berkas ke LPTK;
Pelaksanaan PPG Daljab pada bulan Januari 2019.
Dari beberapa tahapan yang telah dilaksanakan, pada tanggal 03-08 Desember 2018 telah ditetapkan Guru-guru yang dapat mengikuti PPG Daljab tahp 1, untuk selanjutnya guru guru-guru sekalian melakukan registrasi dan konfirmasi kesediaan melalui laman sergur.id .
Pada tanggal 13 Desember 2018, telah ditetapkan dan di umumkan Peserta PPG Tahap 1.
Admin mengucapkan selamat buat guru-guru yang telah berkesempatan untuk bisa mengikuti Pelaksanaan PPG Daljab yang akan dilaksanakan pada bulan Januari 2019 mendatang. Serta bagi guru yang belum berksempatan semoga ada PPG tahap selanjutnya untuk bisa diikuti. Tetap semangat untuk selalu mencoba dan jangan lupa untuk berdoa dan berusaha. Jadwal Pelaksanaan PPG Daljab akan dilaksanakan pada bulan Januari 2019 yang mana tanggal nya tidak tertera pada surat edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor: 22063/B.B4/65/2018.
Demikianlah informasi yang dapat admin bagikan, semoga guru-guru sekalian yang akan mengikuti Pelaksanaan PPG Daljab 2019 sudah mulai mempersiapkan diri untuk mendapatkan hasil yang terbaik, serta bagi guru-guru yang belum lolos seleksi semoga di tahap selanjutnya bisa mendapatkan kesempatan kembali. Salam semangat dan salam satu data.
Sumber https://secercahilmu25.blogspot.com/
Selain sebagai media informasi pendidikan, kami juga berbagi artikel terkait bisnis.
UAMBN-BK 2019 : Khusus bagi lembaga Madrasah di samping mengikuti Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional atau USBN, para siswa di madrasah juga mengikuti Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN).
Pesiapan pendataan UAMBN-BK Jenjang MTs dan MA di mohon seluruh Operator MTs dan MA untuk segera melakukan pendataan input siswa kelas akhir. Silahkan login http://uambnbk.kemenag.go.id dan segera melengkapi data-data siswa.
Aplikasi UAMBN-BK (Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional Berbasis Komputer) adalah sistem pelaksanaan Ujian Akhir bagi Madrasah dengan menggunakan media komputer, dan diselenggarakan oleh Kementerian Agama, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
Bagi Madrasah yang sudah melaksanakan UAMBN-BK aplikasinya sudah dirilis. Kali ini ada sedikit perbedaan mengenai cara login dan tampilannya dari yang sebelumnya.
Terutama bagi proktor UAMBN-BK yang baru melaksanakan ditahun ini harus belajar panduan bagaimana login dan mengisi datanya supaya tidak terjadi kendala apabila sudah masuk ke dalam aplikasinya.
Aplikasi UAMBN-BK yang sekarang diberi nama VDI untuk mendapatkan aplikasinya baik app virtualbox-5.2, maupun SistarBorwser silahkan download melalui tautan berikut : https://drive.google.com/drive/folders/1yyXJCBAKhUYY3vO_LCwVX6T2vRwGbss9 atau menggunakan tautan link alternatif : https://www.mediafire.com/folder/9t5ae09qmx0pr/App-UAMBNBK
Bagi operator yang masih baru mungkin membutuhkan panduan petunjuk upload dan pengisian SHUAMBN BK 2019.
Bukalah Laman http://uambnbk.kemenag.go.id
Login dengan Akun Madrasah Masing Masing
Klik Menu Siswa -> Pilih Form SHUAMBN
Klik Tombol UPLOAD FORM SHUAMBN
Klik Tombol DOWNLOAD DATA SHUAMBN dan Buka File yang anda download tersebut
INGAT !! Dilarang mengganti nama file form SHUAMBN, Menambah Kolom atau Row sataupun juga Sheet, merubah lebar kolom atau baris
Apabila NSM dalam bentuk 1.41345E+11, maka Tekan tombol F2 pada NSM baris Paling atas kemudian tekan Enter Sehingga muncul 141345240037 Kemudian Copy Paste sampai Batas akhir kolom yang ada.
Nomer Induk Siswa adalah nomer induk yang ada pada Emis sesuai dengan Peraturan penulisan Induk Siswa yang baru, yaitu dengan menambahkan NSM dan Tahun Masuk.
Contoh : NIS Asal : 08556 NIS Yang Telah Ditambah : 1413452400371508556
Pada Kolom No. Peserta UAMBNBK Jika Nomer asalnya adalah NISN atau No. UN yang langsung dimulai Kode Rayon/Kode Kabupaten (16) maka gantilah dengan No. UN yang telah ditambahkan Kode Jenjang, Tahun Lulus, Kode Propinsi.
Contoh : No. UN Asal : 16-563-001-2 No. UN Yang telah ditambah : 3-18-05-16-563-001-2
Pastikan tanggal lahir dengan format yyyy-mm-dd Contoh : 1999-03-31
Kurikulum akan muncul Kode 2 atau K13 karena Mapel Agama di Kemenag Sudah Menggunakan K13
Kolom No. SHUAMBN di isikan dengan Nomer Surat yang telah disesuaikan dengan aturan penulisan Ijazah
Contoh : 001/Ma.13.18.563/PP.01.1/05/2018 (Mengacu tahun 2017) 001 = Nomer urut siswa sesuai dengan nomer UM Ma = Kode Jenjang 11 = Kode Propinsi Jawa Tengah (Versi Kemenag) 18 = Kode Kab. Pati(Vesi Kemenag) 534 = Nomer Urut Sekolah (NUS) PP.01.1 = Kode Surat (gak usah dirubah) 05 = Bulan Kelulusan (Mei) 2018 = Tahun Kelulusan
Setelah dipastikan Selesai Simpan File tersebut, INGAT jangan mengganti nama File, langkah selanjutnya upload.
Semoga berhasil dan sukses. Sumber https://ibadjournals.blogspot.com/
Selain sebagai media informasi pendidikan, kami juga berbagi artikel terkait bisnis.
Cara Mengaitkan akun PUBG Mobile dengan Facebook - Beberapa bulan yang lalu saya pernah membagikan tips tutorial mengenai cara membuat akun dan memainkan 2 akun PUBG Mobile dalam 1 HP. Nah, pada kesempatan kali ini saya kembali masih akan membagikan tips mengenai PUBGM, yaitu cara menautkan akun PUBG Mobile dengan akun Facebook kita. Tutorial ini cukup bermanfaat, karena dengan menautkan dengan Facebook akun PUBG Mobile menjadi aman, bila berganti pun ke perangkat tetap bisa login menggunakan Facebook.
PUBG Mobile adalah game PlayerUnknown's Battlegrounds versi Mobile yang dimainkan pada platform Android dan IOS. PUBG Mobile sendiri memiliki game play yang sama persis dengan versi PC. Dimana 100 orang akan dikumpulkan pada sebuah pulau, yang sebelumnya sudah terlebih dahulu turun dari pesawat, kemudian mengambil senjatan serta perlengkapan, dan membunuh semua musuh untuk menjadi yang terakhir bertahan hidup, dan mendapatkan winner winner chicken dinner.
Dalam PUBG Mobile kita bisa membuat akun lebih dari 1 menggunakan beberapa opsi platform, diantaranya Facebook, Twitter, Google Play Game, dan akun Guest atau akun tamu. Jika membuat akun PUBG Mobile menggunakan semua opsi kecuali akun Guest, akun PUBGM sudah bisa dikatakan aman karena otomatis tertaut dengan platform yang digunakan. Nah, bila Anda membuat akun PUBGM menggunakan Guest (tamu) Anda perlu menautkan akun tersebut dengan Facebook, Twitter atau Play Game supaya aman.
Salah satu opsi penautan yang paling bagus adalah dengan menggunakan Facebook, karena bila kita menautkan akun PUBG menggunakan Facebook, otomatis friend list Facebook yang juga memainkan PUBG Mobile akan muncul di friend list PUBGM kita. Dan hal tersebut tentunya cukup bermanfaat bila kita mau bermain secara solo atau squad bersama teman Facebook. Nah, bila Anda ingin menautkan PUBG Mobile Anda dengan Facebook tutorialnya bisa dilihat dibawah ini.
Cara Menautkan Akun PUBG Mobile Menggunakan Facebook
1. Pertama, silahkan buka PUBG Mobile lalu masuk ke menu pengaturan yang letaknya dibagian pojokkanan bawah (ikon gerigi)
2. Kemudian pada menu "Basic" silahkan sentuh ikon Facebook untuk memulai menautkan akun PUBG Mobile Anda.
3. Selanjutnya tinggal masukkan akun Facebook Anda, seperti memasukkan Email atau nomor HP dan juga password.
4. Jika penautan sukses maka akan terdapat notifikasi "Account linked. Please log in via Facebook!"
5. Selanjutnya, otomatis akun PUBG Mobile akan keluar dan silahkan log in kembali menggunakan Facebook.
Note: Sebelum log in PUBG Mobile menggunakan Facebook, terlebih dahulu akun Facebook Anda harus login ke aplikasi Facebook.
Nah mudah bukan bagaimana cara mengaitkan (Bind) akun PUBG Mobile dengan Facebook. Dengan menautkan akun PUBG mobile dengan Facebook selain bisa membuat akun aman, juga bisa mengetahui siapa saja temen Facebook yang memainkan PUBG M juga.
Sumber https://www.blogespada.net/
Selain sebagai media informasi pendidikan, kami juga berbagi artikel terkait bisnis.
Salam semangat buat Guru dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Kementerian Agama, berikut ini kabar gembira buat para guru di linkungan Kemenag mengenai Tunjangan Profesi.
Sumber Gambar : jawapos.com
Tunjangan Profesi Guru atau TPG dengan Enam Kategori disiapkan untuk ratusan ribu guru, baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), maupun Non-PNS. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan enam paket tunjangan itu wajib di realisasikan tahun 2019.
"Alhamdulillah, berkat bantuan banyak pihak, kita bisa mengesahkan Rancangan APBN 2019 yang didalamnya termasuk upaya kita meningkatkan kesejahteraan guru," ujar Menteri Lukman dalam acara Puncak Hari Guru Nasional di Dyandra Convention Hall Surabaya, Jawa Timur, pada Minggu Malam, 25 November 2018.
Berikut ini terdapat Enam Klasifikasi Guru yang Disiapkan Tunjangan Kemenag dari APBN 2019 yang disampaikan oleh Menteri Lukman Saifuddin.
Guru untuk Kategori PNS Tersertifikasi, ada sekitar 118.983 guru, yang kemudian kita alokasikan anggaran tidak kurang dari 5,06 triliun rupiah.
Tunjangan untuk Guru Non-PNS yang Sudah Inpassing, "Ini Kategori 2B, kalau yang tadi 1 B (PNS Tersertifikas), ini juga akan mendapatkan TPG (Tunjangan Profesi Guru), sebanyak 90.704 guru (total anggaran) tidak kurang dari 2,98 triliun rupiah dialokasikan untuk ini".
Tunjangan untuk Guru Non-PNS yang Belum Inpassing atau Kategori 3B, Kemenag mengalokasikan 1,82 triliun untuk 101.484 guru.
Tunjangan Khusus untuk Guru yang Tinggal di Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar. "Ini Kategori 4B, yang akan menjangkau tidak kurang dari 4.500 guru dengan anggaran 72,9 miliar rupiah.
Tunjangan Insentif bagi Guru Non-PNS yang Belum Inpassing dan Belum Tersertifikasi atau Kategori 5B sebanyak 241.665 Guru dengan total anggaran 900 miliar rupiah.
"Dan yang terakhir ini yang ramai di media sosial Tunjangan Kinerja Bagi Guru PNS, baik yang Belum Sertifikasi maupun Sudah Sertifikasi". Bagi yang belum sertifikasi jelas Menteri Lukman, akan mendapatkan tunjangan 100 persen dari grading-nya. "Bagi yang sudah sertifikasi maka dia memperoleh haknya sebesar selisih Tukin (Tunjangan Kinerja) dari TPG-nya".
Lanjut Menteri Lukman, Enam Kategori Tunjangan Guru itu, sudah bisa direalisasikan secara bertahap tahun depan. "Sejumlah provinsi sudah mulai merealisasikan Desember ini, yang memiliki anggaran untuk kepentingan ini. Tapi yang jelas di 2019 wajib merealisasikan Tunjangan Profesi Guru kita, termasuk Tunjangan Insentif dan Tunjangan Khusus bagi mereka yang ada di daerah 3T(Tertinggal, Terdepan dan Terluar).
